ALI HAMDANI, S.Hut., M.Pd. SUKSES GELAR PRESENTASI HASIL STUDI KARYASISWA 2020

Bogor, 23 September 2020

Pandemi tidak menghalangi kegiatan di Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan khususnya pada Pusat Diklat SDM LHK. Hari ini telah dilaksanakan presentasi hasil studi karyasiswa program S3. Kali ini yang akan melakukan presentasi adalah Bapak Ali Hamdani, S.Hut., M.Pd. yang merupakan Karyasiswa Program S3 pada Universitas Negeri Medan. Adapun Judul Disertasi yaitu "Pengaruh Kepemimpinan, Kepribadian, Pemberdayaan, dan Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Pegawai KPH di Provinsi Riau".

Adapun Policy Brief nya sebagai berikut 

Policy Brief

Pengaruh Kepemimpinan, Kepribadian, Pemberdayaan dan Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Pegawai KPH  di Riau

 

Disajikan oleh:

 

Ali Hamdani

 

Ringkasan Eksekutif	Pasca Berlakunya UU No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, maka mulai tahun 2017  seluruh Organisasi Dinas Kehutanan Kabupaten dan Kota di seluruh Indonesia dibubarkan, dan  dialihkan kewenangannya ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Provinsi. Untuk mengelola hutan ditingkat tapak agar menjadi hutan lestari sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan, maka sesuai arahan Menteri LHK sebagai penggantinya dibentuklah KPH, namun sampai saat ini keberadaan organisasi KPH di Provinsi Riau masih belum berjalan maksimal dan sesuai harapan,hal ini dapat dilihat dari laporan hasil capaian kinerja pegawai KPH. Untuk mengatasi masalah tersebut dipandang perlu untuk membuat peraturan/ kebijakan terkait pengelolaan SDM agar kinerja pegawai KPH semakin meningkat. Peraturan/kebijakan pengelolaan SDM ini perlu didorong untuk terwujud dengan memperhatikan peraturan-peraturan yang telah ada (Peraturan Pemerintah RI Nomor 30 Tahun 2019 tentang penilaian kerja PNS), agar pengelolaan SDM khususnya pegawai KPH bisa lebih baik lagi sehingga kinerja pegawai KPH semakin meningkat.
Pernyataan Masalah	Pencapaian kinerja pegawai KPH yang diharapkan dengan kinerja yang dihasilkan pegawai organisasi KPH di Provinsi Riau pada saat ini masih belum sesuai harapan, hal ini terjadi karena pengelolaan SDM di KPH belum terkelola secara baik, sehingga potensi dan kemampuan pegawai belum dimanfaatkan secara maksimal dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Jika masalah tersebut tidak mendapat perhatian yang serius dan segera diatasi, akibatnya akan mempengaruhi capaian kinerja individu pegawai KPH di Provinsi Riau yang pada akhirnya akan mempengaruhi kinerja organisasi KPH sehingga akan berdampak terhadap pembangunan dan pengelolaan hutan di Provinsi Riau.
Fakta atau Kondisi Saat ini	Setiap organisasi pemerintah maupun swasta menginginkan setiap anggotanya memiliki kinerja yang baik. Kinerja yang baik akan berdampak positif terhadap capaian sasaran yang diinginkan oleh organisasi, terkait dengan kinerja organisasi maka salah satu organisasi pemerintah yang memiliki tujuan untuk mengoptimalisasi pemanfaatan dan pengelolaan hutan maupun kawasan hutan bagi kesejahteraan masyarakat adalah KPH. Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan RI, maka dibentuk beberapa KPH di  Provinsi Riau sebagai KPH Model. Mulai tahun 2010-2014 ada 5 (lima) KPH yang dibentuk, yaitu: KPHP Model Tasik Besar Serkap (2010), KPHP Model Tebing Tinggi (2011), KPHP Model Kampar Kiri (2011), KPH Model Minas Tahura (2012) dan KPHL Kuantan Singingi Selatan (2014). Hasil studi pendahuluan (2019) ditemukan beberapa permasalahan terkait kinerja pegawai KPH di Provinsi Riau, hal ini dapat dilihat dari 5 aspek kinerja (Milner,1992), yaitu: 1.  Aspek kuantitas pekerjaan, masih ditemukan pegawai KPH yang belum melaksanakan pekerjaan sesuai dengan target pekerjaan yang sudah direncanakan (SKP), berdasarkan tupoksi dan analisis jabatan.   2.  Aspek kualitas pekerjaan, masih ditemukan pegawai dalam melaksanakan pekerjaan belum berkualitas, contohnya: ada pegawai yang belum bisa menggunakan komputer dalam melaksanakan pekerjaan sehingga tidak maksimal dan tidak tepat waktu dalam melaksanakan tupoksinya, serta kurang ketelitian terhadap pembuatan laporan pekerjaan.   3.  Aspek pengetahuan kerja, ditemukan bahwa umumnya cara bekerja pegawai KPH sudah mengacu kepada petunjuk teknis (juknis) dalam dan luar kantor namun masih perlu ditingkatkan lagi melalui kegiatan-kegiatan peningkatan pengetahuan & kompetensi pegawai KPH. 4.  Aspek kerjasama tim, ditemukan bahwa secara umum pegawai sudah bisa bekerjasama dengan orang lain (sesama pegawai, kepada atasan dan masyarakat), namun masih ditemukan pegawai yang kurang bisa bekerjasama dengan orang lain karena pegawai tersebut jarang berada di kantor.   5.  Aspek kreativitas, belum ditemukan pegawai yang melakukan hal-hal yang baru dalam menyelesaikan pekerjaan karena masih bergantung kepada petunjuk dan perintah atasannya.   Berdasarkan hasil studi pendahuluan (observasi dan wawancara), ditemukan beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja pegawai KPH di Provinsi Riau: 1.  Kepemimpinan Atasan: masih ditemukan pejabat struktural Eselon IV KPH (kepala seksi bidang teknis) yang latar belakang  pendidikan dan kompetensinya bukan teknis  kehutanan sehingga pejabat tersebut kurang maksimal dalam menjalankan tugas dan memimpin bawahan/pegawainya karena kurang memiliki keterampilan konseptual & teknis kehutanan. 2.  Kepribadian Pegawai: masih ditemukan pegawai KPH yang belum memiliki sikap, semangat dan kebiasaan kerja yang baik dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Hal ini dapat diamati pada saat jam kerja ditemukan pegawai yang tidak berada di kantor karena setelah selesai absen langsung pulang dan sudah tertanam prinsip mau bekerja kalau ada honornya saja. 3.  Pemberdayaan Pegawai: masih ditemukan pegawai yang belum diberdayakan oleh atasan  karena kurang dibekalinya pegawai tersebut dengan kompetensi dan kemampuan dalam bekerja sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.42/Menhut-II/2011 tentang Standar Kompetensi Bidang Teknis Kehutanan pada pegawai KPHL/KPHP dan kurangnya kepercayaan atasan terhadap bawahan dalam membagi tugas serta masih ditemukan atasan yang berlaku pilih kasih terhadap bawahannya dalam melimpahkan tugas sehari-hari. 4.  Kepuasan Kerja: masih ditemukan tingkat kepuasan kerja pegawai KPH di Provinsi Riau yang belum sesuai dengan harapan karena kondisi kerja yang kurang mendukung, sarpras yang kurang memadai dan terbatasnya ketersediaan anggaran sehingga capaian SKP tidak tercapai dan banyak pegawai yang belum dapat melaksanakan tugas sesuai tupoksinya.   Uraian tersebut menunjukan bahwa kinerja pegawai KPH di Provinsi Riau dipengaruhi oleh banyak faktor, baik yang ditemukan berdasarkan hasil penelitian maupun berdasarkan penjelasan teoretis. Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa kinerja pegawai KPH di Provinsi Riau dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya: kepemimpinan atasan, kepribadian pegawai, pemberdayaan pegawai, dan kepuasan kerja. Untuk mengatasi permasalahan kinerja tersebut, perlu dilakukan perubahan kondisi/kebijakan saat ini oleh pejabat pengambil keputusan di Provinsi Riau, salah satunya adalah dapat dilakukan dengan membuat peraturan/kebijakan dalam pengelolaan SDM di KPH. Hasil penelitian tentang pengaruh Kepemimpinan, Kepribadian, Pemberdayaan, dan Kepuasan Kerja terhadap Kinerja Pegawai KPH di Riau ini diharapkan bisa dijadikan sebagai salahsatu dasar dan pertimbangan dalam penyusunan peraturan dan pengambilan kebijakan/keputusan pengelolaan SDM di KPH.
Metode Penelitian	Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kuantitatif dan teknik pengumpulan data yang digunakan menggunakan kuesioner tertutup untuk menjaring data variabel kepemimpinan, kepribadian, pemberdayaan,  kepuasan kerja dan kinerja pegawai KPH. Setelah instrumen dikembangkan sesuai indikator, maka dilakukan uji coba untuk mendapatkan kelayakan instrumen dalam pengumpulan data, namun sebelum melakukan pengumpulan data lapangan dilakukan studi pendahuluan (observasi dan wawancara). Pengumpulan data dilakukan untuk mengetahui dan mengkaji pengaruh variabel kepemimpinan, kepribadian, pemberdayaan, kepuasan kerja terhadap kinerja pegawai KPH DI Provinsi Riau. Data dianalisis menggunakan analisis jalur. Penelitian ini dilaksanakan tahun 2019. Populasi penelitian ini adalah pegawai PNS ( Staf Seksi Perencanaan, Seksi Perlindungan, Staf Tata Usaha, Polhut dan Penyuluh) pada 5 KPH di Provinsi Riau yang berjumlah 178 orang dengan sampel sebanyak 123 orang.
Rekomendasi/Saran Kebijakan	Berdasarkan uraian di atas yang  disusun di dalam policy brief ini, maka ada beberapa rekomendasi/saran kepada pihak pembuat kebijakan bidang LHK di Pemerintahan Provinsi Riau (Kadis. LHK) terkait pengelolaan SDM dan peningkatan kinerja pegawai KPH di Provinsi Riau, yaitu: 1.  Perlu meningkatkan kepuasan kerja seluruh pegawai KPH melalui kegiatan: pemberian pekerjaan yang menantang, pemberian reward yang pantas dan promosi jabatan terhadap pegawai yang memiliki kinerja yang tinggi, penciptaan kondisi kerja yang mendukung di lingkungan pekerjaan KPH dengan melengkapi sarpras yang dibutuhkan pegawai, pengkondisian rekan kerja yang mendukung dalam tim kerja, penyesuaian pekerjaan yang diberikan kepada pegawai KPH dengan bidang dan yang dimiliki.   2.  Perlu meningkatkan kemampuan pejabat struktural eselon IV KPH dalam bidang pemberdayaan pegawai, melalui kegiatan: Peningkatan pemahaman para pejabat struktural eselon IV mengenai tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi KPH, pembentukan sikap manajemen yang jelas di dalam Organisasi KPH serta dapat menjalankannya secara tegas tanpa melihat secara personal terhadap para pegawai/staf yang ada di KPH, pembekalan para pejabat Struktural Eselon IV agar mampu memotivasi para pegawai/stafnya untuk selalu mengikuti pelatihan dan pengembangan dalam rangka meningkatkan kualitas dan kinerja pegawai KPH, melibatkan pejabat struktural eselon IV KPH dalam kegiatan penempatan pegawai sesuai dengan kebutuhan KPH dan melakukan pengawasan mekanisme seleksi penerimaan pegawai sekaligus pengangkatan jabatan struktural eselon IV sebagai pemimpin di KPH, Pembekalan pejabat struktural eselon IV KPH tentang penetapan struktur dan sistem pelaksanaan tugas.   3.  Perlu meningkatkan kualitas kepemimpinan dan keterampilan teknis Pejabat eselon IV KPH khususnya jabatan kepala seksi yang mengacu kepada Permenhut No.P.42/Menhut-II/2011,dan meningkatkan keterampilan manusiawi&konseptual  serta memberi kesempatan kepada pejabat eselon IV untuk bisa mengikuti diklat-diklat kepemimpinan dan teknis, bintek, seminar-seminar serta kegiatan lain yang berkaitan dengan peningkatan keterampilan bagi kepala seksi dan Kasubbag. TU.   4.  Perlu meningkatkan kualitas kepribadian pegawai KPH melalui kegiatan: peningkatan keyakinan pegawai terhadap pekerjaan, peningkatan sikap yang positif para pegawai terhadap keseluruhan tugas, peningkatan rasa bangga sebagai pegawai di dalam organisasi KPH, peningkatan kesiapan para pegawai dalam mengerjakan dan menyelesaikan tugas, dengan cara merencanakan program pembinaan kepribadian secara rutin terhadap pegawai sehingga berdampak terhadap peningkatan kinerja pegawai dan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS secara penuh. 5.  Segera dilakukan perubahan penerapan pedoman penilaian kinerja PNS PP No. 46 Tahun 2011 kepada PP No. 30 Tahun 2019. 6.  Perlu menyusun perencanaan strategis dan pembuatan SOP, Juklak dan Juknis dan Perda tentang pengelolaan SDM bagi pegawai KPH dalam rangka untuk meningkatkan kinerja pegawai KPH.
Rujukan untuk  konsultasi	Untuk pertanyaan dan konsultasi dapat menghubungi : Ali Hamdani, S.Hut., M.Pd Balai Diklat LHK Pekanbaru Jl. H.R. Soebrantas KM. 8,5 Pekanbaru HP/WA 081365290447 Email: alihamdani3878@gmail.com

 

Referensi:

 

Al Rasyid, Harun. 1994. Analisis Jalur atau Path Analysis. Bandung: UNPAD

 

Colquitt, Jason A., Jeffery A.Lepine, dan Michael J. Wesson. 2015. Organizational Behavior, Improving Performance and Performance and Commitment in the Workplace. New York: McGraw-Hill

 

Clutterbuck, David, and Kernaghan, Susan. 2003. The Power of Empowerment Release the Hidden Talents of your Employees, Diterjemahkan Bern Hidayat. Jakarta: Gramedia.

 

Gibson, Jamies L., John M. Ivancevich, dan James H. Donnelly. 2012. Organisasi. Jilid 2. Edisi ke-8 Alih bahasa Ir. Nunuk Adiarni MM. Jakarta: Binarupa Aksara

 

Griffin. 1997. Management. New Delhi: A.I.T.B.S, Publishers & Distributor

 

Hale, Judith A. 2004. Performance-Based Management: What Every Manager Should Do to Get Results. San Francisco: John Wiley & Sons, Inc.

 

Hughes, Richard L., Ginnet Robert C., dan Curphy, Gordon J. 2006. Leadership Enhancing the Lessons Experience. Boston: Mc Graw-Hill

 

Ibrahim, Amin. 2004. Perilaku Administrasi dan Pemberdayaan (II). Bandung: PPs Universitas Padjajaran.

 

Jess Feist dan Gregory J.Feist. 2010. Teori  Kepribadian. Jakarta: Salemba Humanika

 

Luthans, Fred. 2008. Organizational Behavior. Singapore: McGraw-Hill/Irwin

 

Minner, John B. 1992. Industrial Organizational Psychology. New York: McGrawHil

 

Nawawi, Hadari. 2003. Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Bisnis yang Kompetitif. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press

 

Nelson, Debra L. and Cooper L, Cary. 2007. Positive Organizational Behaviour.

 

Pedhazur, Elazer J. 1982. “Multiple Regression in Behavioral Research, Explanation and Prediction”. New York: CBS College Publishing.

 

Robbins, Stephen P. dan Judge Timothy. 2013. Perilaku Organisasi: Konsep, Kontroversi, dan Aplikasi. Jakarta: Prehalindo

 

Schermerhorn, John R. Jr, James G. Hunt, dan Richard N. Osborn. 2005. Managing Organizational Behavior. New York: John Wiley dan Sons.

Dalam sesi tanya jawab, banyak hal yang menarik. Tanya jawab berlangsung menarik karena pembahas bergantian memberikan saran dan masukan serta mengucapkan selamat karena sudah melewati jenjang Doktor. Hal yang menarik adalah pembuat Policy Brief yang mengacu pada aturan berikut.

Semoga ini bisa menjadi bahan masukan untuk karyasiswa selanjutnya yang akan melakukan presentasi. Selamat untuk pak Ali Hamdani, S.Hut., M.Pd. atas gelar doktornya.

Berikut domentasi kegiatan presentasi.